The news is by your side.

Anak Indonesia Timur paling rentan putus sekolah

52

Jika masih bersekolah, Fikhri Ramadhan sudah masuk kelas 1 SMP. Bocah 13 tahun yang tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat itu sempat mengenyam sekolah hingga kelas 5 SD.

Namun karena sempat tinggal kelas dan tak ada biaya, dia tak mau melanjutkan sekolah. “Saya malu, lalu bilang ke bapak ibu enggak mau lanjut sekolah dan diizinkan,” kisahnya dalam Kompas.com, Selasa (15/8/2017).

Hari-harinya dalam dua tahun ini, ia habiskan di area parkir Mal Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan berjualan pempek.

Dia sebenarnya ingin kembali sekolah. Tapi biaya masih menjadi kendala. Uang hasil jualan pempek masih buat bantu-bantu bapak ibunya. Ayahnya cuma tukang jualan batu akik di Pasar Susun, Jakarta Utara. Ibunya tak bekerja.

Dalam sehari, ia bisa mengantongi uang kisaran Rp50 ribu-Rp75 ribu setelah berjualan sekitar 8 jam. Uang hasil jualan sebagian ia berikan kepada orang tuanya yang masih mengontrak di Cengkareng. Sebagian ia tabung.

Kisah Fikhri adalah ironi. Sebab, pada 2013 Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Gerakan Anti Putus Sekolah. Tapi 4 tahun kemudian, masalah ekonomi masih saja menjadi soal bagi anak untuk sekolah di sela makin besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan.

Pada 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberi dana Rp49,23 triliun. Namun anak putus sekolah masih ratusan ribu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, pada Selasa (19/12/2017) menjelaskan, angka partisipasi sekolah meningkat dalam lima tahun terakhir. Jumlah siswa yang putus sekolah turun.

Tahun 2014 sebanyak 449.665 anak, tahun 2015 sebanyak 269.320 anak, dan tahun 2016 sebanyak 217.305 anak. Sedangkan siswa yang tidak melanjutkan sekolah, tahun 2014 sebanyak 1.186.475 orang, tahun 2015 sebanyak 912.978 orang, dan tahun 2016 sebanyak 822.177 orang.

Ekonomi menjadi kendala

Pada jenjang SMA dan SMK, persentase tertinggi untuk angka putus sekolah cenderung menyebar di hampir tiap pulau. Di Aceh dan Sumatera Utara, banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan SMA hingga ujian nasional.

Sedangkan untuk SMK, persentase siswa gagal lulus di provinsi seperti Sulawesi Tenggara dan Lampung tercatat tinggi.

Di Pulau Jawa, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi yang kegagalan siswa tak melanjutkan bangku sekolah jenjang SMK paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain.Di Kota Bekasi, Jawa Barat menurut pengamat pendidikan Imam Kobul Yahya mengutip data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada sekitar 200 ribu anak putus sekolah dan anak tak sekolah.

Menurut Imam, tingginya angka anak putus sekolah disebabkan faktor ekonomi. Menurutnya ada 40 persen siswa yang terbukti menunggak iuran sekolah dan sekitar 7 persen tercatat menunggak meski sudah lulus.

Selain itu, sistem pendidikan yang menggunakan nilai NEM (Nilai Ebtanas Murni) sebagai alat seleksi, menghalangi anak-anak melanjutkan pendidikan. Sekolah gratis hanya berlaku jika berhasil masuk sekolah negeri. Kalau NEM tak mencukupi, terpaksa masuk swasta dengan biaya lebih.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digelar BPS pada Maret 2016, dari total anak usia sekolah yang tidak sekolah, 23,09 persennya adalah anak miskin. .

Di Jawa, pada 2016 Jakarta menjadi provinsi paling besar angka putus sekolah untuk jenjang SD, mencapai 0,25 persen. Di Indonesia bagian timur, angka putus sekolah empat kali lipatnya, 1 persen.

Kawasan Indonesia Timur selama 3 tahun menjadi daerah yang angka putus sekolahnya selalu tinggi. Kawasan ini mencakup Papua Barat, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Pada jenjang SMP, Papua dan Papua Barat tercatat sebagai provinsi yang tingkat siswa gagal menamatkan pendidikan terhitung tinggi selama tiga tahun ajaran belakangan.

Masalah Bahasa

Pada Agustus 2015, Kepala Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Lilik Sulistyowati menilai bahasa menjadi penyebab anak putus sekolah di Papua.

Lilik menyebut, 90 persen anak dari daerah terpencil terutama Papua tak bisa berbahasa Indonesia. Mereka hanya bisa berbahasa daerah setempat saja. “Jadi mereka takut untuk ke sekolah karena guru yang mengajar menggunakan bahasa Indonesia,” ungkap Lilik, Kamis (27/8/2015).

Menurut Lilik, Bahasa Indonesia terdengar asing bagi mereka. Pembelajaran pun berjalan lambat. Bahkan, mendorong para siswa untuk tidak bersekolah.

M Zaid Wahyudi, wartawan Kompas 7 tahun lalu sempat menulis, pendidikan di Papua adalah urusan yang kusut dan tak hanya satu faktor saja penyebabnya.

Bahasa menjadi salah satu soal. Beberapa suku di Papua memiliki padanan kosakata beberapa binatang berkaki empat, tetapi beberapa suku yang lain tidak punya.

Suku tertentu menyebut semua binatang berkaki empat, mulai dari babi, kucing, anjing, maupun kambing, sebagai wam tanpa dibedakan. Dialek beberapa suku yang saling tertukar dalam membunyikan konsonan, seperti “p” diucapkan “b”, “j” dilafalkan “y”, dan “s” berubah menjadi “t”.

Kondisi ini membuat banyak anak asli Pegunungan Tengah tidak lancar membaca meski sudah duduk di bangku SMA. Kondisi itu melemahkan kemampuan siswa mengikuti pelajaran sesuai beban kurikulum yang berlaku nasional.

Itu baru urusan bahasa. Urusan infrastruktur, budaya, hingga kebutuhan makanan menjadi soal lain yang juga turut menjadi kendala.

BERITAGAR

Leave A Reply

Your email address will not be published.