Aimee Dawis (Jakarta)
“Anda tahu nama Tionghoa Anda?” Seorang reporter dari harian China bertanya kepada saya. “Tentu saja!” Jawabku. “Saya akan menunjukkan cara menulisnya: Yu (Nama keluarga) Wen (Budaya) Juan (Gemulai).” Saya dengan bangga menulis karakter Tionghoa untuk reporter pada peresmian PERPIT (Organisasi Bisnis Tionghoa-Indonesia) Pemuda di Museum Seni Modern dan Kontemporer di Nusantara (MACAN) pada tanggal 5 Februari.
Saya bertanya kepada wanita di sebelah saya nama Tionghoa-nya. Seorang pengusaha yang memiliki pabrik manufaktur garmen yang sukses, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki nama Tionghoa. Di sebelah kiri saya, seorang pria yang keluarganya berkecimpung dalam dunia “real estate”juga menyatakan bahwa dia tidak memilikinya.
Saya paham skenario ini, karena kebanyakan orang Indonesia keturunan Tionghoa saya, yang lahir dan besar pada masa Orde Baru (1965-1998) tidak diperkenankan oleh pemerintah untuk belajar bahasa Tionghoa. Sekolah-sekolah Tionghoa dilarang beroperasi selama periode tersebut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya dan bahasa Tionghoa dilarang di bawah asimilasi kebijakan Soeharto. Tahun Baru Imlek hanya bisa dirayakan di rumah.
Akan sulit membayangkan saat yang begitu menegangkan saat ini, saat Anda masuk ke mal yang dipenuhi naga, pohon-pohonbunga Sakura dan lentera berwarna-warni.
Lagu-lagu Mandarinberkumandang di berbagai department store yang menawarkan promosi dengan nama seperti “Lucky Ang Pao”. Berbagai busana dan atasan bertema Tionghoa menghiasi etalase butik-butik.
Di era OrdeBaru, larangan-larangan tersebut berangsur-angsur menjadi bagian yang diterima dari kehidupan sehari-hari masyarakat etnis Tionghoa. Pada saat inilah juga pemerintah mengeluarkan sebuah aturan supayapara orang Tionghoa mengadopsi nama-nama Indonesia. Sejalan dengan itu, sebagian besar orang Cina-Indonesia mengubah nama mereka. Di antara mereka, ada yang memberikan dua macam nama kepada anak-anak mereka. Satunya nama resmi Indonesia, yang lain nama Tionghoa yang hanya digunakan di dalam keluarga mereka. Kebanyakan dari anak-anak ini lupa bahwa mereka memiliki nama Tionghoa karena mereka tidak perlu menggunakannya. Karena karakter Tionghoa tabu, mereka tidak berusaha untuk belajar menulis nama mereka dengan baikdanbenar.
Salah satu cara di manaanak-anakketurunanTionghoabelajar bahasa Mandarin adalah jika mereka sekolah di Singapura, seperti yang saya lakukan. Meskipun saya mengambil pelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua saya di sekolah dan bukan Mandarin, saya bertutur kata dalam bahasa Mandarin di rumah dengan nenek saya dan penduduk setempat. Ketika saya beranjak dewasa di negara tetangga, saya mulaimengamati bahwa hidup saya sebagai etnis Tionghoa di sana sangat berbeda dengan masa kecil saya di Indonesia, terutama dalam minggu-minggu menjelang Tahun Baru Imlek di Singapura, di manasuasana yang sangatmeriahkontras dengan acarakeluargadi Indonesia yang sederhana.
Perbedaan ini mendorongsayauntuk mempelajari etnis Tionghoa di Indonesia selama studi pascasarjana sayadi Cornell University dan New York University di Amerika Serikat. Keingintahuan saya dipicu oleh lingkungan diskriminatif yang saya alami sewaktu masih kecil. Ketika saya mempelajari lebih dalam sejarah etnis Tionghoa, saya mulai mengajukan pertanyaan tentang diskriminasi dan bagaimana cara mengikisnya.
Sebagai akibat dari tragedi Mei 1998 yang merenggut banyak nyawa dan penghancuran bisnis dan properti milik Tiongkok, etnis Tionghoa bergabung untuk membentuk organisasi seperti PSMTI (Organisasi Sosial Tionghoa-Indonesia) untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif. LSM seperti Solidaritas Nusa Bangsa bekerja bahu-membahu dengan organisasi-organisasi ini untuk melawan diskriminasi.
Jerih payah organisasi Tionghoa membuahkan hasil ketika pemerintah mencabut kebijakan asimilasi selama masa reformasi. KesuksesanTiongkok sebagai ekonomi raksasa membangkitkan kembali bahasa dan budaya Tionghoa dan ratusan sekolah yang menawarkan bahasa Mandarin mulai menjamur di seluruh negeri, memberikan anak-anak dari beragam etnis dan latar belakang budaya kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin.
Anak-anak perempuan saya, yang sedang mengikuti sekolah nasional-plus di mana mereka belajar bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin, tidak mengenal lingkungan diskriminatif yang diciptakanpada masa Orde Baru. Meskipun demikian, generasi muda Tionghoa harus mengerti bahwa penting bagi masyarakat etnis Tionghoa supaya berkontribusi untuk membangun bangsa ini.
Di sinilah organisasi-organisasiTionghoaberperanpenting. Selain berjuang melawan kebijakan diskriminatif, organisasi-organisasi tersebut telah berkontribusi dalam upaya bantuan bencana alam dan membangun sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Baru-baru ini, PERPIT Pemuda,yang merupakan sebuah organisasi pengusaha Tionghoa di mana para pengurus dan anggotanya kebanyakan terdiri dari etnis Tionghoa generasi kedua dan ketiga, bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong perdagangan dan investasi di Indonesia, serta memberikan lingkungan yang positif untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah yang telah berkembang di seluruh negeri. Melalui program ini, organisasi tersebut dapat mengikis kesaneksklusivitas sosial yang telah lama melekatkepada masyarakat etnis Tionghoa dan tuduhan bahwa mereka hanyalah “hewan ekonomi” yang menggunakan sumber daya negara mereka.
Bagaimanapun, seperti M. Haryanto Adikoesoemo, presidendirektur grup AKR, pemilik Museum MACAN dan kepala PERPIT Pemudamengatakan kepada saya, “Kita semua adalahbangsa Indonesia. Kita harus berkontribusike negaratercinta berdasarkan kapasitas kita sendiri.
(Penulis adalah seorang peneliti etnis Tionghoa di Indonesia dan wakil ketua dewan pengurus di PERPIT Pemuda. Di antara karyanya adalah Orang Tionghoa dan Pencarian Identitas dan Potret Inspiratif Wanita Tionghoa-Indonesia.)