The news is by your side.

Kaltara, Provinsi Muda yang Memesona

61

SEBAGAI salah satu provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara (Kaltara) terus berbenah. Meski terbilang baru, provinsi yang resmi berdiri pada Desember 2012 itu banyak dilirik investor asing, seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Dua raksasa ekonomi di Asia itu tertarik menanamkan modal mereka di berbagai bidang seperti energi dan pelabuhan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang ditemui di kantornya, Senin (27/11), mengungkapkan Tiongkok amat serius untuk mengembangkan provinsi termuda di Indonesia tersebut.

“Rencana pembangunan masih terus berjalan. Tiongkok makin serius untuk berinvestasi,” ujarnya kepada Media Indonesia.

Menurutnya, Tiongkok berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan.

Pembangunan akan dilakukan PT Kayan Hydro Energy dan Tsingshan Group dengan total potensi kapasitas 9.000 megawatt (Mw).

Nantinya, kata Luhut, pembangunan PLTA tersebut akan terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI). Di situ, Tiongkok berencana membangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) serta pelabuhan.

“Mereka akan bangun tiga komponen besar itu,” cetus Luhut.

Hingga saat ini, rencana pembangunan Kaltara dinilai Luhut masih sesuai dengan target. Pembangunan PLTA diharapkan bisa mulai konstruksi pada tahun depan. Namun, Luhut belum bisa memastikan jumlah pembiayaan yang akan digelontorkan Tiongkok karena sedang dalam proses penghitungan.

Menurut rencana, China Development Bank (CDB) membantu pembiayaan untuk pembangunan di Kaltara. “Januari 2018 mungkin kita akan ke sana (Tiongkok) lagi untuk memastikan pembiayaan dan pembangunan yang mereka janjikan,” imbuh Luhut.

Potensi PLTA 9 Ribu MW di Kaltara (sumber: CNN)

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyatakan Korea Selatan juga tertarik untuk menanamkan modal di Kaltara. Total investasi kedua negara tersebut ditaksir mencapai US$28 miliar atau sekitar Rp370 triliun.

Menurut rencana, kata dia, Tiongkok akan menanamkan modal sebesar US$20 miliar dan Korea Selatan senilai US$8 miliar. Korea Selatan berencana berinvestasi lewat Hyundai Group untuk pembangunan pelabuhan di kawasan industri dan PLTA skala menengah dengan kapasitas 600 Mw.

Tak hanya itu, guna menunjang mobilitas warga, di Kaltara juga bakal dibangun empat bandara perintis, yakni di Long Bawang, Long Apung, Long Layu, dan Malinau bagian tengah. Pembangunan bandara perintis ini sudah dibahas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, sekitar pertengahan Juli lalu.

Nilai investasi untuk bandara tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar.

Menurut Menhub, pembangunan bandara itu akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 atau APBN 2018. Sebab, menurut Budi, swasta biasanya tidak mau membangun bandara perintis lantaran pendapatan dari situ (pembangunan bandara perintis) kecil.

Di samping membangun empat bandara perintis, menurut rencana, juga akan dibangun satu pelabuhan bertaraf internasional di Tanjung Selor.

Dengan pembangunan sejumlah infrastruktur itu, Budi opitmistis arus pembangunan dan investasi akan semakin deras masuk ke provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu.

Irianto Lambrie mengatakan kecukupan infrastruktur diharapkan menarik lebih banyak investasi, khususnya terkait dengan proyek kawasan industri 25 ribu ha. Kawasan seluas 25 ribu ha itu telah masuk Perpres 58 sebagai proyek strategis nasional. Kawasan itu akan dikembangkan menjadi kawasan industri smelter, batu bara, dan oleochemical.

Menurut dia, Kaltara merupakan provinsi baru yang memiliki wilayah luas, penduduknya masih sedikit, tapi potensinya besar untuk investasi dan didukung sumber daya alam yang banyak.

Guna mengoptimalkan semua potensi itu, perlu ditopang infrastruktur, salah satunya adalah akses jalan. Pemerintah Kaltara menargetkan jalur darat wilayah perbatasan dapat terkoneksi sepenuhnya pada 2019. Tahun ini dana miliaran rupiah telah dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan.

Menurut Irianto Lambrie, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di perbatasan menjadi salah satu program prioritas yang harus diwujudkan. Terbukanya akses darat akan meningkatkan daya saing dan berkompetisi. “Ujungujungnya ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan dalam tiga tahun ke depan hasilnya sudah terlihat,” ujarnya. (Media Indonesia)

Leave A Reply

Your email address will not be published.