Jakarta  – Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999-2024 memberi sejumlah masukan kepada pemerintah terkait kondisi ekonomi dan politik di tengah situasi geopolitik pada saat ini, ketika halalbihalal dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, di Jakarta, Kamis (23/4) malam.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menilai persoalan utama yang sering muncul bukan semata pada kebijakan, melainkan pada tata kelola kebijakan itu sendiri serta kurangnya komunikasi publik menjadi faktor yang memperbesar resistensi masyarakat.

“Forum sepakat untuk secara bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dengan kekuatan jaringan, pengalaman dan pengaruh yang masih dimiliki agar masyarakat tenang dan mendukung pemerintah dalam mengatasi efek domino ekonomi (inflationary shock) akibat situasi global saat ini,” ucap pria yang akrab disapa Bamsoet dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Selain masalah ketahanan fiskal, lanjut dia, industri dalam negeri terus tergerus akibat derasnya barang-barang impor, sehingga salah satunya diperlukan mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang selalu menjadi isu sensitif dan kerap ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Hal itu, karena, lanjut Bamsoet, setiap kenaikan harga BBM akan langsung terasa pada kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari ongkos transportasi hingga harga kebutuhan pokok.

Ditambahkan, bahwa kenaikan harga BBM juga berpotensi memperbesar tekanan terhadap laju inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen. Pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa setiap penyesuaian harga BBM hampir selalu diikuti lonjakan inflasi jangka pendek.

Pada 2022 misalnya, sambung dia, inflasi sempat menyentuh di atas lima persen setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, sebelum akhirnya perlahan terkendali.

“Kenaikan BBM selalu memiliki efek berantai yang cepat dan luas. Begitu harga energi naik, biaya logistik meningkat, harga barang ikut naik dan pada akhirnya daya beli masyarakat menurun. Ini yang harus diantisipasi secara serius oleh kita,” ujar mantan Ketua MPR dan DPR RI tersebut.

Sejumlah tokoh juga memberikan pandangan, masukan dan penguatan terhadap pentingnya tata kelola kebijakan yang lebih responsif.

Gaya komunikasi

Marzuki Alie menekankan perlunya perbaikan gaya komunikasi pemerintah yang lebih tenang, jelas dan mudah dipahami publik.

Ia menilai cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia.

Rahmat Gobel dan Agus Hermanto menambahkan pemerintah perlu melindungi industri dalam negeri dengan pembatasan barang-barang impor agar tidak gulung tikar.

Sementara itu, Amir Uskara menuturkan pola komunikasi di jajaran kabinet perlu diperbaiki secara menyeluruh, terutama dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang cepat.

“Kondisi fiskal kita saat ini memang berat. Karena itu, komunikasi pemerintah harus solid agar kebijakan bisa dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ungkap Amir.

Dari perspektif politik, Priyo Budi Santoso mengingatkan potensi gesekan sosial yang bisa muncul jika aspirasi publik tidak tersalurkan dengan baik.

Dirinya menyampaikan situasi global yang tidak menentu memperbesar tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.

“Parlemen harus menjadi penyuara rakyat, termasuk kelompok kritis dan moderat. Potensi gesekan sosial harus diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak pada stabilitas nasional,” kata Priyo.

Selain itu, Azis Syamsuddin menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, lemahnya fungsi tersebut dapat memicu berbagai gesekan, termasuk dalam relasi antar lembaga negara.

“Fungsi ‘check and balance’ harus berjalan optimal agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan mendapat legitimasi publik,” kata Azis.

Oesman Sapta Odang atau OSO menyebut kondisi nasional saat ini memerlukan ruang dialog yang terbuka agar kritik yang berkembang dapat tersampaikan kepada pemerintah secara utuh.

“Negara kita sedang menghadapi banyak tantangan. Kritik harus sampai kepada pemerintah agar bisa menjadi bahan perbaikan,” kata OSO.

Tim solid

Di sisi lain, Fahri Hamzah menilai kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan global, selama didukung oleh tim yang kuat dan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan, termasuk dinamika media sosial.

“Presiden memiliki keunikan dan kekuatan tersendiri, tetapi harus didukung oleh tim terbaik dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Fahri.

Indonesia, kata dia, juga menghadapi tantangan baru dari algoritma media sosial yang bisa membentuk persepsi publik secara masif.

Oleh karena itu, regulasi satu data dan penguatan informasi yang akurat menjadi sangat penting.

Menko Polkam Djamari Chaniago pun menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dan terus melakukan perbaikan kebijakan di berbagai sektor, termasuk dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial.

“Pemerintah sangat terbuka. Justru berbagai masukan seperti ini penting agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan yang ada,” kata Djamari.

Menko Polkam menekankan pemerintah terus melakukan pembenahan pada berbagai program strategis seperti penguatan ekonomi desa, bantuan sosial, hingga program ketahanan pangan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri di lapangan untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

Ditegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Transfer ke daerah juga menjadi perhatian agar benar-benar berdampak pada masyarakat.

Pemerintah, lanjut dia, juga terus memperbaiki komunikasi dengan legislatif sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan keseimbangan.

(Antara)