Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Berperan Menghubungkan Perdagangan Antar Pulau

Gubernur Jatim Soekarwo Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)  periode 2015-2019, menjelaskan peran dan tugas APPSI sebagai organisasi kerjasama kemitraan antar provinsi, penghubung pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota guna meningkatkan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepengurusan APPSI dikukuhkan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo pada Senin 2 Juli lalu di Hotel Borobudur, Jakarta. Soekarwo menyampaikan beberapa program yang menjadi fokus APPSI, diantaranya penyelenggaraan seminar nasional, penganugerahan bagi para gubernur di berbagai bidang dinilai secara independen, melaksanakan Proram Ekepedisi Jalur Darat 34 Gubernur bertujuan menggali informasi secara komprehensif berbagai inovasi kebijakan yang telah diimplementasikan di masing-masing daerah.

APPSI mendorong percepatan substitusi impor melalui kerjasama perdagangan produk unggulan antar daerah untuk mengatasi problem masih tingginya komoditi impor bahan baku dan penolong.  “Selain mengurangi ketergantungan impor bahan baku, kerjasama perdagangan antar daerah dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang memiliki bahan mentah untuk diolah menjadi bahan baku industri, ” ujar orang nomor satu di Jatim yang memandang kondusivitas Indonesia sekaligus menjaga iklim investasi menjadi tanggung jawab bersama.

Masih penjelasan Soekarwo, APPSI memfokuskan program kerja penguatan kualitas pasar tenaga kerja, khususnya menghadapi demografi tahun 2028- 2030 yang bisa menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik, atau menjadi bonus jika dilakukan sebaliknya. “Saya mengajak para gubernur untuk mengutamakan pendidikan vokasional, sehingga SDM menjadi berkualitas jika dihubungkan dengan dunia usaha dan dunia industri,” ujarnya.

Mendagri sebagai pembina, mengapresiasi APPSI yang mampu berperan strategis mengkonektivitaskan keunggulan perdagangan antar daerah melalui perdagangan antar pulau. Jakarta membutuhkan sekitar 43 ribu sapi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakatnya, misalnya, terfasilitasi atas dukungan APPSI.  Jumlah daging bisa dipenuhi dari provinsi produsen sapi, seperti NTT dan Jatim, dengan provinsi lain tetap memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut.

“Ini salah satu bentuk dan peran APPSI, ada sinergi dan konektivitas yang dibangun,” ujar Mendagri yang berharap tidak perlu mengimpor beras, jika di setiap provinsi terdapat stock.

Mewujudkan dan membangun konektivitas antar provinsi perlu terus dilakukan oleh asosiasi pemerintah provinsi. APPSI, lanjut Mendagri, dituntut mampu merumuskan keputusan-keputusan strategis dan tidak menciptakan sekat-sekat daerah atau kewilayahan. Apalagi, gubernur merupakan tangan kanan Presiden. APPSI dituntut mampu menyelaraskan program di daerah dengan program nasional.  “Semoga Rakerda menghasilkan keputusan-keputusan positif yang mempu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Soekarwo menambahkan tiga hal yang menjadi fokus APPSI ke depan yakni pemerintaan yang bersih, permasalahan bahan baku karena hampir semua daerah menggunakan bahan baku impor dan permasalahan bonus demografi dengan solusi peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan vokasional “Tiga hal yang besar ini diharapkan ikut menyumbangkan pemikiran bagi republik ini,” pungkasnya.