Ramai Kasus Pejabat Pamer, Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku terus mengikuti perkembangan kasus kekerasan dan pamer harta anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan pamer kekayaan pejabat Ditjen Bea Cukai Eko Darmanto.

“Kalau seperti itu, ya kalau menurut saya, ya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa, dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” ujar Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2024), seperti yang dilansir dari Antara.

“Dari komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di Pajak dan di Bea Cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita,” sambungnya.

Presiden kembali mengingatkan bahwa inti dari program reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan, jangan sampai aparat pemerintah memberikan pelayanan yang tidak baik, apalagi disertai dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer harta. Hal ini juga tak berarti hanya melulu terkait dengan institusi Ditjen di bawah Kementerian Keuangan.

“Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya,” tegas Presiden Jokowi.

Nama pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir karena kekerasan brutal yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy, terhadap David Latumahina (17) di Jakarta Selatan. Video kekerasan yang dilakukan Mario Dandy tersebut kemudian viral di media sosial.

Kasus penganiayaan itu juga akhirnya menguak sikap Mario Dandy yang kerap pamer kendaraan mewah di media sosial. Belakangan diketahui Mario Dandy merupakan anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu eselon III, Rafael Alun Trisambodo, dengan harta kekayaan fantastis senilai lebih Rp56 miliar atau beda tipis dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan harta Rp 58 miliar.

Karena jumlah kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang dianggap tidak sesuai dengan profilnya itu, belakangan Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan KPK memeriksa harta dan aset Rafael lebih jauh.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan koreksi yang tegas supaya kepercayaan kepada pengelolaan keuangan negara dapat kembali ditegakkan.

“Kami akan bekerja keras mengelola keuangan negara yang baik dan keuangan negara tersebut harus dikelola oleh pegawai dengan perilaku yang baik,” ucap Suahasil dalam konferensi pers bersama KPK pada Rabu (1/3/2023).

Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa pajak adalah tonggak bagi pembiayaan pembangunan karena pajak yang dibayarkan oleh rakyat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun Indonesia.

Adapun seluruh penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara.