Jakarta – Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk lembaga baru yang fokus utamanya mempercepat pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, menjelaskan keinginan itu diungkap oleh Presiden dalam rapat terbatas pada sore ini.

“Beberapa kali Beliau (Presiden, red.) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, dan ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan. Yang intinya, memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan, dan juga hunian, kemudian manajemen hunian yang berbasis hunian sosial, karena Beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” kata Fahri Hamzah saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo pada Selasa sore menerima beberapa menterinya untuk menerima laporan kinerja dari jajarannya itu. Rapat terbatas pertama, Presiden menerima laporan dari Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, kemudian pada sesi rapat terbatas kedua, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Wamen PKP Fahri Hamzah.

Fahri menjelaskan Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran dalam APBN 2026 untuk renovasi rumah pada tahun depan sebanyak dua juta rumah, meskipun saat itu usulannya hanya 400.000 unit rumah. Sebanyak satu juta rumah, di antaranya berada di kawasan perkotaan.

“Ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah, ketersediaan lahan yang memang sangat sulit, dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk perpres (peraturan presiden) atau PP (peraturan pemerintah) yang sedang kami siapin,” kata Fahri.

Fahri menjelaskan kementeriannya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini untuk pembentukan lembaga baru percepatan pembangunan rumah rakyat.

“Mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi, dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan. Saya juga berkoordinasi dengan Danantara, karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, transit-oriented development, itu nanti Danantara, dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” ujar Wamen PKP. (Antara)