Jakarta – Pemerintah menarik pembiayaan utang baru senilai Rp304 triliun hingga 30 April 2025, setara 39,2 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun.

Sementara itu, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp24,9 triliun, sehingga total realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp279,2 triliun atau 45,3 persen dari target APBN sebesar Rp616,2 triliun.

“Artinya, pembiayaan mencatat on track dengan kinerja baik,” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

Thomas mengatakan pemenuhan target pembiayaan mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi risiko.

Salah satunya yaitu pengadaan pembiayaan utang dilakukan secara prudent, fleksibel, oportunistik dan terukur. Pertimbangan itu mencakup aspek timing, sizing, instrument, maupun currency mix.

Kemudian, Kemenkeu juga memitigasi melalui pelaksanaan prefunding, cash buffer yang memadai, serta active cash dan debt management.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan global.

Hal itu tecermin dari catatan imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark tenor 10 tahun yang cenderung menurun meski mengalami fluktuasi.

Yield SBN 10 tahun turun 2 basis poin (bps) menjadi 7,00 persen secara tahun berjalan (year-to-date/ytd) pada kuartal I-2025.

Meski sempat naik setelah pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), yield kembali turun sebesar 4,5 bps ke level 6,98 persen pada 22 April 2025.

Mengingat hubungan terbalik antara harga SUN dan yield, maka penurunan yield menunjukkan minat investor yang tetap tinggi terhadap obligasi Pemerintah Indonesia.

Dari segi porsi kepemilikan, andil investor asing terhadap SBN naik sebesar Rp15,23 triliun (ytd) atau sekitar 14,30 persen per 27 Maret 2025.

Hingga 22 April 2025, investor asing masih mencatatkan net buy sebesar Rp12,78 triliun, meski proporsinya sedikit turun menjadi 14,25 persen.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) telah membeli surat berharga negara (SBN) dengan total sebesar Rp80,98 triliun sejak awal tahun 2025 hingga 22 April 2025.

Pembelian SBN dilakukan melalui pasar sekunder sebesar Rp54,98 trilliun serta pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp26,00 triliun.