Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan proyek infrastruktur perhubungan yang dikerjasamakan dengan investasi China tidak terpengaruh dengan polemik dengan negara tersebut di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

“Enggak ada (pengaruh), jalan aja dan lancar,” katanya, usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, persoalan Natuna dengan proyek dan investasi yang sedang digarap harus bisa dibedakan meski sama-sama berkaitan dengan Pemerintah China.

“Saya pikir kita mesti pisahkan, ya, antara Natuna dengan kegiatan-kegiatan investasi,” katanya.

Indonesia memiliki kerja sama dengan China dalam berbagai proyek, termasuk infrastruktur perhubungan, seperti pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer.

Porsi pendanaan proyek tersebut terbagi dua, 75 persen ditanggung China Development Bank (CDB) dan 25 persen dari ekuitas pemegang saham Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Saham KCIC dimiliki oleh lima badan usaha China sebesar 40 persen, serta empat perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen).

Budi mengatakan pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tinggal menyisakan satu persen dan ditargetkan rampung pada Januari 2020.

Selain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, China juga menangani berbagai proyek infrastruktur perhubungan di Indonesia.

“Kereta cepat, kemudian ada beberapa pelabuhan yang sedang dibicarakan (dengan China),” kata Menhub.