Business Gathering bersama Menteri Keuangan dan Jajaran Kementerian Keuangan RI “Outlook Perekonomian dan Fiscal Policy di Tahun 2020”

0 11

InhuaOnline – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengadakan Business Gathering bersama Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Keuangan RI dengan tema “Outlook Perekonomian dan Fiscal Policy di Tahun 2020” bertempat di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Jumat 07/02/2020.

Acara yang dihadiri oleh 1.200 peserta dari berbagai kalangan pengusaha yang merupakan anggota Kadin, Apindo dan Hipmi juga dari berbagai organisasi lainnya seperti PERPIT, ICBC, INTI, PSMTI.

Sambutan dari Wakil Ketua Umum APINDO, Suryadi Sasmita

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan realisasi pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 1.642,6 triliun. Realisasi ini lebih besar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan ada beberapa upaya fokus kerja di 2020 dalam mengejar target pajak di tahun ini. Salah satunya adalah dengan memperluas wajib pajak.

Sambutan dari Ajib Hamdani, Ketua Bidang Ekonomi Hipmi

Suryo menyebut salah satu cara memperluas wajib pajak adalah dengan menambah
jumlah pajak baru. Kemudian tidak kalah penting yakni pihaknya juga akan membina wajib
bajak baru agar lebih patuh. "Kami juga tidak ingin disebut berburu di kebun binatang,
karenanya bantu kami untuk mencari sumber-sumber lainnya, kata Suryo.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan
menambah 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya baru yang akan dioperasikan pada bulan depan. Dengan adanya penambahan KPP Madya, Ditjen Pajak akan menata ulang aktivitas di KPP Pratama agar berfungsi lebih ke penguasaan wilayah. Aktivitas itu akan berfokus kepada mencari atau menemukan sumber pemajakan baru di wilayah terkait.

Sambutan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani

Di samping itu, Suryo mengatakan pengawasan data perpajakan bakal didasari oleh
informasi yang valid, solid, dan akurat. Pengawasan yang dilakukan di KPP Madya akan
dilakukan sebagian besar kepada basis pajak yang sudah terdaftar. Sementara KPP Pratama
akan mencari WP yang belum terdaftar.
Indikator pembangunan yang membaik diantaranya kemiskinan menurun, penciptaan
kesempatan kerja berpengaruh kepada angka pengangguran serta ketimpangan menurun, sisi harga-harga yang inflasinya di sekitar 3% untuk 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi
terbilang stabil. Hal tersebut menjadi modal berharga untuk optimistis dalam menyongsong
tahun 2020 namun tetap waspada, ungkap Menkeu.

Sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi B Sukamdani

Kalau kita ingin membuat Indonesia ekonominya makin maju, kita harus lihat what is
the strength (kekuatan) dan kemudian bagaimana memperkuat hal yang kuat tersebut, dan apaweaknesses (kelemahan) kita dan bagaimana meng-address isu tersebut. Walaupun kita selalu dihadapkan suasana seasonality (musiman), walaupun terkadang confidence konsumen menurun atau investor menurun, namun secara trend kita melihat ekonomi kita tumbuh.

Pemaparan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada Business Gathering

Tumbuhnya cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di dunia," tukas Menkeu.
Sri Mulyani menyebutkan terdapat enam ruang lingkup dalam Omnibus Law Perpajakan
yang akan menjadi prioritas pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi. Enam ruang
lingkup itu terdiri atas pendanaan investasi, sistem teritori perpajakan, subjek pajak orang
pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadaan iklim berusaha, dan fasilitas pajak.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
perwakilan yang hadir pada Business Gathering yang didampingi Direktur Jenderal (Dirjen)
Pajak, Suryo dengan moderator Shinta Widjaja Kamdani yang adalah Wakil Ketua Umum
Apindo

Business Gathering ini adalah ajang pertemuan bisnis yang diselenggarakan oleh Dewan
Pimpinan Nasional (DPN) / Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO. Pertemuan di kalangan
pebisnis ini bertujuan memberikan informasi terkait potensi investasi yang ada di daerah
maupun informasi makro terkait perekonomian nasional yang dikaitkan dengan kebijakan
pemerintah pusat maupun daerah seperti peluang bisnis dan investasi baik asing maupun
domestik.

Para Pengusaha yang turut menghadiri Business Gathering bersama Menteri Keuangan dan
Jajaran Kementerian Keuangan RI, Hendra B. Sjarifudin, Ending Fadjar, Harris Chandra, David
Herman Jaya, dan pengusaha lainnya.

Acara ditutup dengan merayakan HUT ke- 68 tahun Apindo dengan bersama-sama para
pengurus meniupkan lilin ulang tahun dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani dan memberikan potongan
tumpeng kepada menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan foto bersama. (sp)

Hendra Widjaja, Wakil Seketaris Umum Apindo, Eddy Hartono, Dewan Pertimbangan
Apindo, Adi Harsono, bersama pengurus Apindo, Adi Siswaya Lukman, Sumadi Kusuma foto
bersama

Leave A Reply

Your email address will not be published.