The news is by your side.

Tanggapan Mahasiswa dan Politisi Indonesia terhadap Aksi ‘Kartu Kuning’ di Mata Najwa

56

Kemarin (7/2/2018), telah berlangsung Talkshow Kartu Kuning Jokowi di acara Mata Najwa, Trans 7. Talkshow yang dipandu oleh Najwa Shihab dihadiri oleh pewakilan dari mahasiswa seperti Zaadit Taqwa selaku Ketua BEM UI bersama Qudsyi Ainul Fawaid selaku Ketua BEM IPB, Ardhi Rasy Wardhana selaku Presiden Keluarga Mahasiswa (KM) ITB, Obed Kresna Widyapratistha selaku Presiden Mahasiswa UGM, dan Gafar Revindo selaku Presiden Mahasiswa Trisakti. Sementara politikus yang hadir adalah Jendral TNI (Purn.) Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan, Adian Napitupulu selaku Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Desmond J. Mahesa selaku Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Ahmad Yohan selaku Anggota DPR RI Fraksi PAN, Mohamad Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti). Adapun acara tersebut guna mengulas tiga tuntutan aksi kartu kuning untuk Jokowi.

Tuntutan pertama yaitu Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Asmat, Papua.  Tawaran Presiden Jokowi kepada BEM UI untuk turun langsung ke lokasi ditolak oleh Zaadit. Ia mengaku telah merencanakan untuk pergi ke Kabupaten Asmat sebelum insiden ‘kartu kuning’ Jumat lalu (2/2/2018).

“Ini caranya mahasiswa. Kami nggak ingin menggunakan uangnya pemerintah yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki langsung permasalahan-permasalahan yang di Asmat. Jadi kami mahasiswa berangkat ke sana menggunakan cara kami, menggunakan uang kami sendiri untuk membantu teman-teman kita di Asmat,” tutur Zaadit.

Zaadit menambahkan bahwa ia dan tim sudah melakukan penggalangan dana dan telah terkumpul sekitar 120 juta rupiah. Uang tersebut akan disalurkan ke NGO yang juga akan memberangkatkan mereka ke Asmat.

Kemudian, tuntutan kedua dari ketua BEM UI meminta untuk menghentikan dwifungsi ABRI. Hal ini disebut sebagai suatu kemunduran 20 tahun refomasi dan mendapat tanggapan serupa dari Desmond dan Presiden KM ITB. Ardhi berpendapat bahwa selain mempermasalahkan regulasi penunjukan pelaksana tugas gubernur tersebut, penting untuk melihat dari semangat etis rencana reformasi, “Cobalah kita berangkat dari semangat etis kita. Bahwa ketika kita bersepakat dalam wacana reformasi, kita pun bersepakat untuk mereformasi yang namanya dwifungsi ABRI.”

Senada dengan Ardhi, Desmond mengatakan bahwa penunjukan oleh Kemendagri tersebut dinilai menyimpang dari amanat reformasi yang tercantum di UU TNI dan Polri. “Jangan sampai kelembagaan TNI (dan-red) Polri masuk ke ranah-ranah politik, itu yang kita rasakan di orde baru,” lanjutnya.

Sementara tuntutan ketiga BEM UI ditanggapi langsung oleh Menteri Ristekdikti, Mohamad Nasir. Ia mengatakan bahwa draft peraturan menteri tentang organisasi mahasiswa tersebut telah dibahas oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan se-Indonesia. Dalam diskusi tersebut ia meminta bahwa pembahasan aturan yang tidak ada legal standing-nya perlu diumumkan kepada mahasiswa agar tidak membelenggu apa yang diinginkan mahasiswa dan bertabrakan dengan undang-undang.

Adapun Selasa lalu (6/2), Kementerian Ristekdikti telah mengeluarkan pemberitahuan pembahasan peraturan menteri tentang organisasi mahasiswa pada laman resminya (http://belmawa.ristekdikti.go.id). Pemberitahuan tersebut mengakhiri pembahasan rancangan peraturan menteri tentang organisasi mahasiswa dan dikembalikan pada statuta perguruan tinggi dalam UU nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Suaramahasiswa.com)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.