The news is by your side.

Pengadailan Tolak Gugatan Ganti Rugi 5 Perusahan Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung

31

Jaksa Penuntut Negara (JPN) dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Jaksa Penuntut Umum Karawang menandaskan gugatan lima perusahaan terkait dengan akuisisi proyek pengembangan lahan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Keputusan itu diambil di Pengadilan Negeri Karawang.

“Pastinya kami menghargai keputusan ini,” kata anggota JPN yang juga Kepala Bagian Administrasi Sipil dan Negara (Kasidatun) Kejari Karawang Lia Pratiwi, Kamis, 12 Juli 2018 malam.

Penolakan banding untuk kompensasi, kata Lia, berdampak pada kelanjutan dan percepatan pembangunan jalur kereta cepat yang merupakan program nasional.

Dasar dari memenangkan gugatan, proyek ini didasarkan pada UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Ini adalah proyek strategis nasional,” kata Lia.

Ia mengatakan, terkait penilaian kompensasi untuk proyek mega kereta cepat yang menghubungkan dua kota besar ini, menurutnya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kelima perusahaan tersebut adalah PT Gajah Tunggal, PT Karawang Cipta Persada, PT Perusahaan Industri, PT Batuah Bauntung Karawang Primaland, PT Pertiwi Lestari. Kelima orang itu menuntut PT Kereta Indonesia Indonesia Cepat (KCIC), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, Gubernur Jawa Barat, Menteri Perhubungan, dan kantor layanan penilaian publik.

Berdasarkan data yang dikumpulkan kriminologi.id, sejak Mei lalu, lima perusahaan telah mendaftarkan enam gugatan terkait proyek pembebasan lahan dari Jakarta-Bandung Fast Train di Pengadilan Negeri Karawang. Total nilai kompensasi semua klaim berjumlah Rp 2,029 triliun.

Nilai gugatan kelima perusahaan, yaitu PT Gajah Tunggal, Tbk menuntut kompensasi senilai Rp 114,511 miliar, PT Karawang Cipta Persada dengan kompensasi sebesar Rp 648,453 miliar dan gugatan Rp 20,197 miliar, PT Industri Ceres Rp 626,535 miliar, PT Batuah Bauntung Karawang Primaland menggugat Rp 37,864 miliar, dan PT Pertiwi Lestari sebesar Rp 581,956 miliar.

Meski ada gugatan hukum dari berbagai perusahaan terkait pembangunan mega proyek kereta cepat ini, Presiden Komisaris PT Kereta Indonesia Fast-China (KCIC) dan Ketua PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) Sahala Lumban Gaol mengatakan gugatan itu tidak mengganggu. pengembangan proyek.

Saat ini, pembangunan mega proyek ini sudah memasuki tahap konstruksi mencapai 5 persen. Sementara pembebasan lahan telah mencapai 73%. Dari persentase itu, sebanyak 60% dari lahan gratis telah diserahkan kepada kontraktor untuk pembangunan segera. Total lahan yang harus dibebaskan adalah 143 km.

Leave A Reply

Your email address will not be published.