Kerjasama Tiongkok dan Indonesia: Siapa yang Lebih Diuntungkan?

0 1

Pada tanggal 26 April, Menteri Kelautan Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menandatangani 23 nota kesepahaman (MoU) dengan China saat menghadiri Forum Inisiatif Jalan dan BRI di Beijing. Beberapa orang memandang ini sebagai langkah yang gegabah, terjadi begitu cepat setelah pemilihan presiden Indonesia.

Beberapa ekonom Indonesia telah mencadangkan pendapat tentang China, prihatin dengan agenda tersembunyi dan mengingat pengalaman dengan apa yang disebut diplomasi perangkap utang China dari beberapa negara lain seperti Angola, Pakistan, dan Malaysia.

Luhut, didukung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, berpendapat bahwa 14 dari 23 MoU senilai 200 triliun rupiah Indonesia (sekitar $ 14,2 miliar) ditandatangani bukan dalam bentuk utang, tetapi perjanjian kerja sama proyek yang Bisnis ke Bisnis (B2B), bukan pemerintah ke pemerintah (G2G). Pemerintah akan mengambil peran sebagai fasilitator, terutama dalam hal memfasilitasi perizinan investasi dari Cina ke Indonesia.

Menurut Luhut dan Kalla, langkah ini diambil karena dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan dinamika investasi asing yang masuk ke Indonesia. Saat ini, Cina telah berhasil menggeser posisi Singapura sebagai investor terbesar di negara ini. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dianggap sebagai perpanjangan dari penyambutan dan peluncuran investasi Cina ke Indonesia. Hubungan perdagangan kedua negara diperkirakan akan meningkat secara dramatis.

Dua dari 23 perjanjian B2B antara perusahaan Cina dan Indonesia akan berlokasi di Kalimantan Utara, menurut gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H Irianto Lambrie, yang hadir di forum di Beijing. Proyek-proyek tersebut termasuk kontrak turn-key antara PT Indonesia Dafeng Heshun Energy Industry dan China Gezhouba Group Co. Ltd. untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Bulungan, dan perjanjian kerja sama antara PT Indonesia Strategic Industry dan Powerchina International Group Ltd untuk pembangunan Kawasan Industri Tanah Kuning-Mangkupadi.

Irianto menekankan bahwa urgensi pengembangan tenaga air tidak hanya untuk memasok listrik ke industri, tetapi akan diarahkan sebagai pendukung energi ke daerah lain yang kekurangan listrik dalam pasokan yang cukup.

Namun, arus investasi Cina telah menginspirasi keprihatinan di Indonesia. Seperti disebutkan di atas, model pendanaan yang dipamerkan di negara-negara lain yang telah menyerap investasi Tiongkok telah menimbulkan kekhawatiran tentang terjebak oleh hutang Tiongkok. Pola yang relatif sebanding telah terjadi di sejumlah negara di mana China menawarkan kerja sama investasi dalam pengembangan fasilitas publik yang kemungkinan tidak akan dilunasi dalam waktu dekat. Kegagalan berikutnya untuk membayar angsuran atau hambatan lainnya menyebabkan Cina mengambil kepemilikan atas fasilitas tersebut. Strategi pinjaman-untuk-dimiliki ini merupakan perhatian utama di Indonesia.

Tentu saja, Indonesia, yang terletak di berbagai peta BRI tidak akan dapat menghindari masuknya investasi dari Tiongkok. Namun, ketika kesepakatan seperti gugatan MoU B2B ditandatangani, pemerintah harus waspada dalam mengambil langkah-langkah pencegahan sehingga prinsip-prinsip kontrol dan pengawasan dapat menjadi “sabuk pengaman” jika proyek-proyek ini macet atau didorong keluar jalur.

Indonesia dapat mengadopsi kebijakan yang dilakukan oleh negara lain dalam menghadapi masuknya investasi Cina. Salah satu contoh datang dari Malaysia, yang telah melakukan upaya untuk menegosiasikan kembali proyek-proyek BRInya dengan Cina. Setelah menghadapi opsi untuk menegosiasikan ulang atau membayar biaya penghentian sekitar $ 5,3 miliar, Perdana Menteri Mahathir Mohamad memutuskan untuk menemui China kembali ke meja. Di bawah perjanjian baru, biaya proyek telah berkurang. Malaysia masih perlu mengambil pinjaman dari bank milik pemerintah China untuk mendanai inisiatif tersebut, tetapi itu akan kurang dari di bawah kesepakatan awal. Ini menunjukkan bahwa negosiasi ulang dimungkinkan dengan Beijing.

Jakarta perlu mengingat bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup besar terkait dengan Cina. Sementara Indonesia mungkin membutuhkan investasi Cina untuk meningkatkan ekonominya, Cina membutuhkan Indonesia untuk mencapai tujuan ekonominya di luar negeri. Rute maritim BRI yang direncanakan dari Cina ke Belanda tidak mungkin tanpa Indonesia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.