The news is by your side.

Indonesia – Jepang Satukan Pandangan Mengenai Isu Laut Cina Selatan dan Indo Pasifik

47

Menteri Luar Negeri RI dan Jepang menyelaraskan pandangan soal sejumlah isu geo-politik di kawasan, khususnya seputar Laut China Selatan dan konsep maritim Indo Pasifik.

Penyelarasan pandangan itu dibahas dalam dialog bilateral strategis yang ke-enam atau The 6th Strategic Dialogue Indonesia-Jepang di Kementerian Luar Negeri RI, Senin 25 Juni 2018.

Terkait Laut China Selatan, kedua menlu menyampaikan keprihatinan terhadap terjadinya militerisasi di kawasan maritim yang tengah disengketakan oleh Tiongkok dan sejumlah negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara itu.

“Oleh karena itu, kami sepakat pentingnya penjaminan kepatuhan hukum internasional, kebebasan bernavigasi, dan demiliterisasi seputar Laut China Selatan,” kata Menlu Jepang Taro Kano dalam pernyataan pers bersama Menlu Retno di kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Senin (25/6/2018).

Pada gilirannya, Menlu RI Retno Marsudi tidak menyampaikan pernyataan spesifik terkait isu Laut China Selatan.

Namun, rilis resmi Kemenlu RI menjelaskan bahwa Indonesia dan Jepang berharap “agar negosiasi terkait code of conduct on South China Sea –yang tengah dibahas antara Tiongkok dan negara Asia Tenggara– dapat segera selesai dalam waktu dekat.”

Di sisi lain, Menlu Retno hanya menjelaskan bahwa Indonesia, yang baru saja terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, akan “memanfaatkan waktu sebagai anggota DK PBB sebaik mungkin untuk berkontribusi untuk mencapai ekosistem kawasan Asia Pasifik –dengan Laut China Selatan di dalamnya– yang damai dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.”

Kerja Sama Maritim dalam Koridor Konsep Indo Pasifik

Sementara itu, kedua menlu juga sepakat untuk mensinergikan konsep Indo-Pasifik yang diinisiasi Indonesia dengan konsep Free and Open Indo-Pacific Strategy dari Jepang.

Sinergi itu akan dilakukan melalui penguatan kerja sama bilateral dan penguatan kerja sama melalui mekanisme regional seperti ASEAN dan EAS di kawasan Samudera Pasifik, dan IORA di kawasan lingkar Samudera Hindia.

“Kami juga akan meningkatkan kerja sama maritim selaras dengan strategi Indo Pasifik yang terbuka milik Jepang dan visi Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia,” kata Menlu Kano. (Liputan 6)

Leave A Reply

Your email address will not be published.